Isu Praktik Jual Beli Pasal Merajalela

Isu Praktik Jual Beli Pasal Merajalela

Di dalam structural pemerintahan dalam konteks Indonesia memang terbilang bagus. Dengan melihat dari segi kewenangan yang diemban dari setiap pejabat yang menguasai bidangnya memang dapat menyelesaikan segala yang dibutuhkan masyarakat. Selain masyarakat merupakan subjek yang dinaungi oleh Negara juga, pemerintah memang menjadi abdi Negara yang patuh terhadap hukum, aturan yang memberikan kewenangan dari setiap pejabat pemerintah tentu dengan maksud mendapatkan keteraturan dalam adminstrasi juga implementasi. Ini menjadikan timbul sebuah analisa bahwasannya, pejabat pemerintah tidak sama sekali mendapatkan ruang gerak dalam melakukan sebuah kelicikan, kecurangan, yang mengakibatkan citra structural pemerintah tidak sampai dinilai buruk oleh masyarakat. Sehingga kepercayaan untuk mengolah Negara masih bertumpu pada UUD, dan pelaksananya yakni pejabat pemerintahan.

Tetapi, dalam media massa yang mempunyai fungsi membuka lebar bagi masyarakt untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, dengan melihat kondisi terkini di dalam parlemen. Kedua, menjadi masyarakat lebih pandai dalam hal menganalisa kelak apa yang akan terjadi dengan membaca fakta yang sedang berlangsung di dunia politik negeri Indonesia khususnya. Dan tidak salah, jika halnya Pers atau media massa melahirkan sebuah berita tentang isu dugaan terjadi transaksi jual beli pasal, yang sempat disebutkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi yakni Bapak Mahfud M.D. ini menjadi perbincangan yang cukup hangat, ketika membicarakan hal yang berkaitan dengan perundangan.

Dimana, jika halnya topic utama yakni adanya permasalahan tentang perudangan secara otomatis mengkaitkan salah satu jabatan dalam structural pemerintahan yakni DPR beserta Jajarannya. Dimana badan ini menangani sebagaimana merumuskan, melegalisasi, suatu perundangan yang berasal dari aspirasi rakyat yang telah dihimpun. Tetapi, mengapa sampai terdengan adanya suatu praktik jual beli Pasal, dan dalam bentuk apakah demikian?. Pertanyaan besar tetapi secara pemahaman bahwasannya Praktik Jual Beli Pasal, yakni dalam bentuk sebuah pasal yang ada keterkaitan antara kedua belah pihak yang menginginkan salah satu pasal tersebut dilegalisasikan. Tetapi pihak yang lain merasa akan dirugikan. Yang sehingga lobi politik pun terjadi tetapi dalam bentuk jual beli pasal. Sementara seperti bentuk praktik jual beli pasal.

Memang dugaan yang demikian membuat masyarakat resah jikahalnya benar terjadi. Hingga sekarang pihak DPR meminta sebuah bukti kongkrit kepada ketua MK ( Mahkamah Konstitusi) yakni Bapak Mahfudz M.D. dan secara gamblang Bapak Mahfudz mengatakan bahwa tidak perlu bukti lagi, karena dari beberapa kasus yang ditangani oleh KPK ada keterkaitan dengan hasil praktik jual beli Pasal, Ujar Mahfudz. Yang sehingga jika halnya pengaruh praktik jualbeli Pasal sangat besar, berarti setidaknya memberikan sebuah wacana yang dipraktikkan sebuah ketegasan atas aturan dalam merumuskan sebuah perundangan. Dan Undang-undang tersebut benar pro terhadap masyarakat diseluruh kalangan tanpa terkecuali. Dan tentunya terdapat transparansi yang cukup, sehingga masyarakat memahami akan perundangan yang telah dilegalisasikan dan di implementasikan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *